JAKARTA,INDEPENDENSIBER.COM – Presiden Prabowo Subianto mengubah arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah kini memprioritaskan anak dengan kondisi kurang gizi daripada membagikan bantuan secara universal.
Langkah strategis ini bertujuan memastikan efektivitas anggaran negara dalam menekan angka tengkes di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kesiapan institusinya menjalankan perintah tersebut.
Perubahan ini sejalan dengan penurunan prevalensi stunting yang kini mencapai angka 19,8 persen pada 2024.
“Kebijakan BGN 2026 menyesuaikan instruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan pihaknya segera membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.
Tim ini bertugas memilah data agar distribusi program lebih akurat. Rencananya, survei penyisiran penerima manfaat mulai berlangsung pekan depan di wilayah DKI Jakarta.
“Minggu depan sudah mulai survei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” ucap Nanik.
Kolaborasi Data dan Pengawasan ProgramBGN menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sinkronisasi data.
Langkah tersebut menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran di lapangan. Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala tetap menjadi fokus utama demi dampak nyata bagi kesehatan anak.
“Iya, nantinya data dari kita,” kata Nanik menekankan pentingnya basis data tunggal.
Sejauh ini, jangkauan operasional MBG terus meluas melalui kehadiran 26.066 unit SPPG.
Hingga 30 Maret 2026, tercatat sebanyak 61.680.043 orang di 38 provinsi telah menerima manfaat program nas
