INDEPENDENSIBER.com – Menteri Pendidikan dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa mayoritas anak-anak Indonesia belum memperoleh hak pendidikan secara optimal.
Fenomena tersebut muncul akibat kendala ekonomi, domisili, serta hambatan geografis.
“Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan. Baik karena keadaan ekonomi, domisili, atau faktor-faktor lain,” kata Prof. Mu’ti saat menyampaikan pidato kunci pada acara Tanwir I Aisyiyah di Jakarta.
Selain masalah akses umum, Prof. Mu’ti menyoroti kondisi pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berbasis masyarakat.
Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas belum menerima layanan edukasi secara layak.
“Bahkan jumlah sekolah luar biasa (SLB) juga masih sangat terbatas,” ujarnya
Guna mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen mengajak organisasi Aisyiyah sebagai mitra strategis untuk memperluas akses pendidikan inklusif yang bermutu bagi semua kalangan masyarakat.
“Kami berharap kerja kerja sama Kemendikdasmen dengan ‘Aisyiyah dalam bidang pendidikan anak usia dini dan dalam bidang pendidikan inklusif dapat menyukseskan ikhtiar kita bersama untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Prof. Mu’ti.
Kolaborasi ini sekaligus bertujuan menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun yang merangkul jenjang taman kanak-kanak (TK).
Menurut Prof. Mu’ti, gerakan satu desa satu TK memegang peranan krusial dalam membangun kecerdasan bangsa sejak usia dini.
“Wajib belajar 13 tahun seiring dengan program Kementerian Pendidikan Desa, yaitu ‘Satu Desa, Satu TK’, menurut saya harus menjadi bagian dari satu tekad bersama untuk mencerdaskan bangsa memulai pendidikan sejak usia dini,” ujarnya
