INDEPENDENSIBER.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menghadapi krisis kepemimpinan di instansi pendidikan.
Meski Bupati Fahmi Muhammad Hanif baru saja melantik 135 kepala sekolah di Pendapa Dipokusumo pada Rabu 26 Agustus 2026, langkah ini belum menyelesaikan masalah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mencatat 126 posisi kepala sekolah jenjang TK hingga SMP masih terbengkalai tanpa pejabat definitif.
Kepala Dindikbud Purbalingga, Heru Sri Wibowo, mengonfirmasi kekosongan tersebut mencakup satu posisi di TK, 124 di SD, dan satu di SMP.
Pengukuhan massal yang menyasar guru lulusan seleksi sebelumnya terbukti belum sanggup menutup seluruh kebutuhan operasional sekolah di wilayah ini.
Strategi Dindikbud Purbalingga Menutup Kekosongan Jabatan
Guna memangkas defisit Pejabat Kepala Sekolah, Dindikbud mengandalkan jalur pelatihan intensif.
Saat ini 15 bakal calon kepala sekolah (BCKS) tingkat SD sedang menempuh Pelatihan BCKS hingga 31 Agustus 2026.
Program ini memanfaatkan alokasi kuota jalur reguler dari Kemendikdasmen khusus untuk Purbalingga.
Jika seluruh peserta lolos seleksi lanjutan, angka kekosongan akan menyusut menjadi 111 posisi.
Meski demikian, Dindikbud terus menggodok agenda seleksi berikutnya agar krisis kepemimpinan ini tidak berlarut-larut.
Harapan Bupati Fahmi Terhadap Kualitas Pendidikan Purbalingga
Melihat tantangan besar di dunia pendidikan lokal, Bupati Fahmi Muhammad Hanif menaruh harapan tinggi pada para pejabat yang baru mengambil sumpah.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah menentukan arah dan mutu pembelajaran para siswa.
Fahmi mendorong para kepala sekolah baru agar segera mencetak kinerja positif.
Pemkab Purbalingga membutuhkan eksekusi kerja maksimal demi menggenjot mutu pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Purbalingga.
