PURBALINGGA, Independendensiber.com- Kabupaten Purbalingga bersiap menyongsong babak baru yang lebih mandiri. Di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang kerap membayangi daerah, secercah optimisme kini terpancar dari langkah strategis yang dirumuskan oleh pemerintah kabupaten bersama jajaran legislatif.
Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah sekadar perkara angka di atas kertas. Lebih dari itu, ia adalah peta jalan yang menentukan apakah jalanan desa akan semakin mulus, layanan kesehatan semakin dekat, dan kantong-kantong ekonomi warga semakin berdaya.
Hal inilah yang menjadi sorotan utama Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, saat menyampaikan pandangannya di hadapan para wakil rakyat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (30/09/2026). Di balik angka-angka statistik yang dibacakannya, tersimpan sebuah asa besar: melepaskan diri secara perlahan dari ketergantungan anggaran pusat.
Harapan Lewat Kemandirian Fiskal
Saat ini, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purbalingga baru menyentuh angka 22,21 persen. Sisanya, yakni 77,79 persen, masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menyadari kondisi ini, Bupati Fahmi dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk berbenah. Melalui tema pembangunan 2027, “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial,” pemkab tidak ingin tinggal diam.
“Kami sependapat untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah secara bertahap,” ungkap Bupati Fahmi penuh optimisme.
Strategi yang disiapkan pun tidak main-main namun tetap membumi. PAD akan digenjot melalui penguatan pajak dan retribusi daerah yang saat ini kontribusinya masih didominasi oleh retribusi sebesar 46,03 persen dan pajak daerah 36,73 persen.
Digitalisasi dan Sentuhan Manusia di Balik Pajak
Bagaimana cara menaikkan PAD tanpa mencekik daya beli masyarakat? Jawabannya terletak pada inovasi dan tata kelola yang humanis.
Pemkab Purbalingga akan mengombinasikan beberapa langkah taktis:
Perluasan basis pajak dan retribusi untuk menjangkau potensi baru yang belum tersentuh.
Pemutakhiran data objek dan wajib pajak agar validitas data kian akurat.
Digitalisasi pembayaran guna menciptakan transparansi dan kemudahan bagi warga.
Penguatan kapasitas SDM pemungut pajak, memastikan mereka yang bertugas memiliki kualitas dan integritas tinggi.
Hebatnya, seluruh gebrakan ini tetap diramu dengan kepekaan sosial. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil akan selalu memperhitungkan daya beli dan kondisi riil ekonomi masyarakat kecil.
Tepat Sasaran: Dari Jalan Desa hingga Layanan Dasar
Bukan hanya soal mencari pendapatan, seni mengelola anggaran juga menuntut kecerdasan dalam berbelanja. Di tahun 2027 mendatang, pos-pos belanja rutin yang kurang produktif akan diketatkan. Sebaliknya, belanja modal diarahkan secara presisi ke jantung kebutuhan masyarakat.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi, pemenuhan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pengelolaan persampahan dan pedesaan.
Prinsip yang diusung pun sangat jelas: tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. Artinya, setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh warga Purbalingga, baik di pusat kota maupun di sudut-sudut desa terjauh.
Langkah awal ini tentu masih panjang. Masukan dari berbagai fraksi di DPRD akan menjadi vitamin penyempurna bagi Raperda APBD 2027 sebelum nantinya dibahas lebih mendalam di tingkat komisi dan Badan Anggaran. Namun satu hal yang pasti, Purbalingga kini tengah melangkah dengan kepala tegak merajut kemandirian demi masa depan Purbalingga yang lebih adil dan sejahtera.
