INDEPENDENSIBER.COM –Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan penguatan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, akses Pendidikan
Serta peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai deretan prioritas utama anggaran perubahan.
Langkah ini menjadi fokus pemerintah daerah demi mengoptimalkan pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk menyokong pertumbuhan ekonomi hingga perlindungan sosial.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan pokok prioritas tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Senin 10 Agustus 2026
Rapat paripurna tersebut mengusung agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sekaligus Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Fahmi menegaskan bahwa penyesuaian postur pendapatan maupun belanja daerah tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah. Seluruh alokasi anggaran tetap berfokus memenuhi kebutuhan mendasar warga.
“Pengalokasian kenaikan belanja daerah pada perubahan KUA-PPAS TA 2026 untuk prioritas membiayai program dan kegiatan dalam rangka penguatan fondasi infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah,” kata Fahmi.
Selain memperkuat infrastruktur, prioritas belanja merangkul pemenuhan hak pendidikan serta pembenahan fasilitas kesehatan.
Pemkab Purbalingga juga mengucurkan anggaran guna menggerakkan perekonomian lokal melalui aksi membangun desa.
Wujud kepedulian sosial tercapai lewat Program Purbalingga Gotong Royong guna merehabilitasi, memberikan perlindungan sosial, serta memenuhi kebutuhan pokok warga.
“Pemerintah daerah tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam membiayai kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat, sekaligus mendukung pembangunan dan kemasyarakatan,” ujar Fahmi.
Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 mencatat angka pendapatan daerah turun sebesar Rp161,46 miliar atau 7,72 persen ketimbang anggaran murni, sehingga menjadi Rp1,931 triliun.
Penurunan ini bersumber dari pengurangan transfer Dana Desa, perhitungan sisa dana nonfisik tahun lalu, penyesuaian pendapatan BLUD, realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor, serta alokasi bantuan keuangan provinsi.
Kondisi tersebut mempengaruhi proyeksi belanja daerah yang ikut terkoreksi menjadi Rp2,033 triliun.
Penyesuaian ini memicu defisit anggaran sebesar Rp102,17 miliar yang akan tertutup lewat pembiayaan daerah.
Pada kesempatan serupa, Pemkab Purbalingga bersama DPRD sukses menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Target pendapatan daerah tahun 2027 mencapai Rp2,071 triliun dengan estimasi belanja sebesar Rp2,085 triliun, sehingga menyisakan defisit Rp14 miliar yang bakal tertutup melalui pembiayaan netto.
“Alhamdulillah, KUA-PPAS TA 2027 sudah dapat disepakati bersama pada hari ini,” kata Fahmi.
Fahmi menambahkan, angka proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2027 merujuk pada potensi riil beserta rekam jejak realisasi tahun sebelumnya.
Sementara itu, kalkulasi pendapatan transfer masih berupa estimasi awal yang berpeluang berubah usai penetapan APBN maupun APBD Provinsi.
Fahmi berharap pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 dapat segera rampung sesuai prosedur agar kedua pihak bisa mengesahkan nota kesepakatan bersama.
