JAKARTA,INDEPENDEN.COM – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beralih dari skema universal ke sasaran yang lebih spesifik.
Kebijakan ini memfokuskan bantuan bagi anak-anak yang mengalami kurang gizi, sementara anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas utama.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kesiapan instansi tersebut untuk mengeksekusi arahan Presiden.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara bekerja secara efektif pada titik yang paling membutuhkan.
Pengamat kebijakan publik, Eko Prasojo, menilai langkah evaluasi tersebut sebagai keputusan tepat.
Menurutnya, pergeseran dari target universal ke target terukur akan meminimalkan risiko inefisiensi di lapangan.
“Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran, dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak-anak stunting,” ujar Eko saat memberikan keterangan.
Eko menekankan pentingnya penggunaan basis data dari tingkat wilayah terkecil, seperti desa atau kelurahan, demi akurasi penerima manfaat. Penggunaan teknologi dalam sistem pendataan juga menjadi syarat mutlak untuk menghindari kesalahan manusia.
Integrasi Data Pemerintah Daerah
Pihaknya menyarankan BGN menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga pihak sekolah.
Jika perlu, pembentukan tim relawan tingkat desa dapat membantu proses identifikasi data secara faktual.
“Beberapa Pemda seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan, dan anak yang mengalami stunting,” tutur Eko.
“Melalui sinergi data ini, program harapannya dapat menekan angka tengkes secara signifikan di Indonesia,” pungkasnya.
