INDEPENDENSIBER.COM -Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Purbalingga yang juga Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani secara resmi membuka Workshop Leadership Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Purbalingga
Kegiatan di Erhanesia Convention Centre Purbalingga, Selasa 11 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta tata kelola SPPG untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Purbalingga tersebut menegaskan, pengelola SPPG memiliki posisi strategis sebab menjadi pengendali utama operasional dapur MBG.
Pengelola SPPG membawahi berbagai unsur, mulai dari koki, ahli gizi, akuntan, hingga tenaga kebersihan.
“Kepala SPPG adalah inti dari inti atau manajer dalam dapur MBG. Tentunya pelatihan leadership sangat perlu untuk dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan,” kata Wakil Bupati.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan pengelola sangat menentukan keberhasilan pelayanan.
Seluruh pimpinan unit harus memiliki komitmen kuat guna menjalankan program nasional tersebut secara profesional serta bertanggung jawab.
Wakil Bupati turut menyoroti isu higienitas, sanitasi, serta standar gizi sebagai aspek sensitif yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengawal pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) lewat instansi kesehatan.
Evaluasi terlaksana secara berkala, serta apabila ada ketidaksesuaian standar, pemerintah berwenang mencabut sertifikat tersebut.
“Mari kita tingkatkan kualitas kebersihan kita, sanitasi dan higienis kita,” ujarnya.
Mengenai manajemen logistik serta rantai pasok, Wakil Bupati meminta pengelola SPPG tidak menjadikan fluktuasi harga bahan baku sebagai alasan penurunan kualitas atau keterlambatan pengiriman.
Perkuat Kepemimpinan Pengelola SPPG
Pengelola SPPG harus mampu melakukan perencanaan logistik secara matang serta membangun kemitraan strategis bersama petani, peternak, maupun UMKM lokal.
“Kita harus menjadi manfaat untuk UMKM, petani dan peternak sekitar. Kita harus bermitra dengan mereka, jangan terkuasai oleh segelintir pihak,” katanya.
Selanjutnya, pimpinan daerah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan kebocoran anggaran.
Pimpinan SPPG wajib berkoordinasi secara baik bersama akuntan agar seluruh pengeluaran dapat terpertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan pentingnya mitigasi risiko serta manajemen krisis ketika menghadapi kendala pasokan.
“Sebagai pemimpin, Anda tidak boleh menyerah pada keadaan atau sekadar melempar alasan. Anda harus memiliki rencana cadangan (plan B dan plan C) yang matang agar operasional pelayanan tidak berhenti satu hari pun,” tegas Wakil Bupati.
Ia berharap pelatihan ini menghasilkan perubahan nyata pada tata kelola SPPG.
“Sepulang dari pelatihan ini, saya ingin melihat perubahan nyata: SPPG yang lebih bersih, manajemen yang lebih rapi, pengadaan yang lebih transparan, dan koordinasi antar-lembaga yang lebih solid,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra melaporkan ada 118 SPPG pada Kabupaten Purbalingga.
Sebanyak 103 SPPG beroperasi hari ini, sedangkan lima unit lain berhenti sementara guna renovasi mayor.
“Selain itu, terdapat lima SPPG baru yang telah siap beroperasi, telah memiliki kepala SPPG dan anggaran, serta tinggal menyelesaikan persoalan administrasi,” katanya.
Acara bertema “Membangun Sosok Pemimpin Masa Depan untuk Indonesia yang Lebih Baik” tersebut menghadirkan narasumber Wahyu Adi Saputro guna memperkuat pelayanan MBG bagi para penerima manfaat.
