JAKARTA,INDEPENDENSIBER.com – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi melumpuhkan sektor vital pendidikan dan kesehatan.
Pengurangan jumlah guru serta tenaga medis secara masif akan menurunkan kualitas layanan dasar dan memperlebar ketimpangan antarwilayah di Indonesia.
Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, mengkritik keras arah prioritas belanja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Ia menilai pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk program-program yang belum mendesak di tengah tekanan fiskal yang nyata.
Mengutip laman parlementaria.com, Djohermansyah memandang kebijakan seperti program makan bergizi gratis, pengembangan koperasi, hingga pembelian alutsista perlu mendapat tinjauan ulang.
Skala program-program tersebut seharusnya mengecil demi menyelamatkan nasib pegawai dan layanan publik primer.
“Dalam situasi sulit, negara harus menentukan prioritas. Yang utama adalah gaji pegawai dan pelayanan publik. Program lain bisa menunda atau memperkecil skalanya,” ujarnya saat memberikan keterangan.
Kegagalan menentukan prioritas tersebut dapat membawa negara maupun daerah pada risiko gagal membayar kewajiban dasar.
Kondisi ini mencerminkan situasi serius yang memerlukan langkah mitigasi segera dari para pengambil kebijakan.
